Komentar |
| Foto suasana Blokade jalan Desa Ranggo |
Bidikinfonews.com | Dompu NTB — Ratusan masyarakat turun ke jalan dan melakukan aksi blokade sebagai bentuk protes terhadap persoalan kuota program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang dinilai belum memberikan kepastian bagi wilayah Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi masyarakat peduli kecamatan Pajo mengaku khawatir adanya informasi bahwa wilayah Kecamatan Pajo tidak mendapatkan jatah MBG sebagaimana yang mereka harapkan. Isu tersebut sontak memicu keresahan masyarakat hingga akhirnya massa melakukan aksi blokade jalan secara spontan.
Baca Juga:presiden prabowo lantik kapolri dan
Menurut irwansyah korlap masa aksi massa, persoalan tersebut terbilang janggal. Sebab, mereka mengetahui terdapat sekitar 51 dapur MBG di wilayah Kabupaten Dompu, sementara di Kecamatan Pajo sendiri terdapat tiga dapur MBG yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Massa mempertanyakan mengapa wilayah kecamatan lain di Kabupaten Dompu dapat memperoleh kuota MBG, sementara tiga dapur yang berada di Kecamatan Pajo justru dipersoalkan keberlanjutan kuotanya.
“Kenapa di wilayah kecamatan lain di Kabupaten Dompu bisa mendapatkan jatah MBG yang ada, tetapi kami di Pajo dengan tiga dapur justru terkesan dianaktirikan dan tidak diberikan jatah MBG?” terangnya
Bagi masyarakat, persoalan kuota MBG bukan sekadar persoalan dapur atau pengelola program. Mereka menilai keberlanjutan alokasi tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat penerima manfaat serta keberlangsungan aktivitas pelayanan MBG di wilayah Kecamatan Pajo.
Aksi blokade jalan tersebut mendapat pengawalan langsung dari aparat kepolisian bersama jajaran anggota. Kehadiran aparat dilakukan untuk mengawal jalannya aksi serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.
Di tengah berlangsungnya aksi, Tim Satgas MBG bersama pemerintah juga tengah menggelar rapat untuk membahas persoalan kuota MBG yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut.
Massa berharap hasil rapat dapat memberikan kepastian dan menjawab keresahan masyarakat Pajo mengenai kuota MBG tahun 2026.
Massa bahkan menegaskan akan tetap mempertahankan aksi apabila tuntutan mereka belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah maupun pihak terkait.
Pasang iklan disini :
“Kami minta pihak pemerintah terkait dapat segera memenuhi semua kuota MBG kami yang ada di wilayah kami. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka jalan ini tidak akan kami buka,” tegas massa aksi.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada hasil pembahasan pemerintah dan Satgas MBG. Kepastian mengenai kuota MBG tahun 2026 untuk Kecamatan Pajo menjadi hal yang ditunggu untuk menjawab polemik yang berkembang dan meredakan keresahan warga.
Beberapa menit menyampaikan orasi, Kapolsek pajo memberikan himbauwan dan berkordinasi bersama masyarakat agar dapat segera menuju kantor bupati dompu.
Masa aksi kemudian menuju kantor bupati di kawal langsung oleh Kapolsek beserta anggota nya.
Bidikinfonews.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan mengedepankan informasi dari seluruh pihak agar pemberitaan tetap akurat dan berimbang.