Komentar |
| Foto Suasana Masa aksi menemui Setda Dompu |
Bidikinfonews.com | Dompu NTB — Ratusan massa aksi dari Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menyuarakan tuntutan terkait kepastian kuota program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang dinilai hingga kini belum memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pengelola dapur MBG di wilayah tersebut.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Dompu, Jumat (02/10/2026), mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Dompu. Sekretaris Daerah (Setda) Dompu, H. Khaerul Insan, turun menemui massa aksi didampingi Korwil MBG NTB, pengawas MBG dari Kejaksaan, serta Kapolsek Pajo bersama jajaran.
Baca juga:kuota mbg 2026 dipersoalkan ratusan
Dalam pertemuan tersebut, H. Khaerul Insan menyampaikan bahwa pemerintah daerah merespons positif aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Pajo.
"Jujur saja, ini yang kami harapkan selama ini. Saya tahu ibu-ibu yang datang ini adalah ibu-ibu yang bekerja pada dapur-dapur MBG yang ada di Kecamatan Pajo," terang Setda di hadapan massa.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memberikan dukungan serta membantu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi dapur MBG, khususnya terkait keberlangsungan program dan kuota.
"Saat ini ada tiga kecamatan MBG yang belum berjalan maksimal, termasuk Kecamatan Pajo. Untuk itu, kami akan memastikan apa saja kendala di tingkat lapangan sehingga dapur MBG seperti ini," ujarnya.
Setda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sejumlah dapur MBG yang ada di wilayah Kabupaten Dompu.
"Insyaallah, kita akan segera perjuangkan 51 dapur MBG itu dapat berjalan dan dipenuhi kuotanya. Hal itu juga saya selaku Satgas MBG, siap berangkat menghadap orang pusat untuk menyampaikan semua tuntutan ini bila perlu," tegasnya.
Simak videonya dibawah ini:
Sebelumnya, massa aksi mempertanyakan informasi mengenai alokasi kuota MBG yang dinilai belum memberikan kejelasan bagi tiga dapur MBG yang berada di Kecamatan Pajo.
Massa meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penentuan kuota sekaligus memastikan kepentingan masyarakat Kecamatan Pajo tidak diabaikan dalam pelaksanaan program MBG tahun 2026.
Salah seorang peserta aksi, Irwansyah, menegaskan bahwa persoalan kuota tersebut membutuhkan kepastian dari pemerintah.
"Menjadi perhatian pemerintah, kami sejak awal meminta adanya kepastian terkait persoalan kuota MBG bagi wilayah Kecamatan Pajo. Kami meminta pemerintah dan pihak lainnya segera memastikan kuota MBG untuk wilayah kami," ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam memperjuangkan keberlangsungan dapur MBG di Kecamatan Pajo.
"Kami minta pihak Setda dapat menunjukkan taringnya memperjuangkan kuota MBG yang ada," tegas Irwansyah.
Pasang iklan disini:
Di tempat yang sama, Ketua Korwil MBG NTB, Putri Riska, meminta massa aksi menyusun surat berisi seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Menurutnya, surat tersebut akan menjadi dasar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Pajo kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah pusat.
"Saya minta kalian buatkan surat apa yang menjadi tuntutannya untuk saya sampaikan kepada pihak provinsi dan pusat," terang Putri Riska di hadapan massa.
Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh massa aksi. Mereka menyatakan akan segera menyusun surat tuntutan sebagaimana yang diminta pihak Korwil MBG NTB.
Setelah terjadi dialog antara massa aksi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, massa kemudian membubarkan diri secara tertib.
Meski demikian, persoalan kepastian kuota MBG untuk Kecamatan Pajo hingga aksi berakhir masih menunggu tindak lanjut dan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.
Masyarakat kini menantikan realisasi dari komitmen pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan keberlangsungan serta kuota dapur MBG di Kecamatan Pajo. (F)