Komentar |
| Foto Ketua Komite Pimpinan Serikat Tani dan Nelayan (STN) Kabupaten Dompu Surio Sulistio |
Dugaan itu terjadi, pasalnya beberapa alat alsinta yang seharusnya diperuntukan untuk para kelompok tani yang ada, namun justru alat tersebut diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertangung jawab, hal itu terlihat ditingkat lapangan hasil instivigasi pihak lembaga Serikat Tani dan Nekayan (STN) Kabupaten Dompu.
Baca Juga :sidak mendadak dua anggota dprd diduga
Surio Sulistio Ketua Komite Pimpinan Serikat Tani dan Nelayan (STN) Kabupaten Dompu, yang ditemui oleh media ini tepat kediamanya selasa (30/03/21) mengatakan, hasil instifigasi serta pantauan nya ditingkat lapangan mengenai bantuan (DBHCHT) tersebut, pihaknya menemukan beberapa konspirasi jahan yang dilakukan oleh para oknum di tingkat dinas setempat, pasalnya bantuan alat alsinta yang seharus nya diperuntukan untuk kelompok tani agar dapat mempercepak proses tanam menanam para petani tetapi justru tidak didapatkan oleh para kelompok tani.
"Dugaan kami jelas, sebab pengadaan puluhan bantuan alat alsinta yang ada, tidak benar-benar terlihat dan disampaikan kepada para kelompok tani yang ada ditingkat lapangan, hal itu lah yang membuat kami menduga, bahwa alat tersebut sudah diperjualbelikan oleh para oknum didalamnya terhadap beberapa oknum masyrakat sekitar, adapun bantuan yang diperjualbelikan yaitu seperti, traktor roda dua, traktor roda empat, mesin pompa air, alat perajang tembakau, itu semua didapatkan dengan dalil mengatasnamakan kelompok tani, namun sebaliknya fakta dilapangan tidak seperti itu,"ujarnya.
Baca Juga:sejumlah oknum anggota dprd lobar
Demi memuluskan dugaan tidakan kejahatannya, para oknum tersebut, bermain dan menjalankan manufernya ditingkat admistrasi, agar terhindar dari proses pemeriksaan pihak terkait, baik oleh BPK maupun Ispektorat dalam hal pengunaan bantuan anggaran tersebut.
 |
| Ketua STN dan Sejumlah Anggota nya |
"Dalam hal ini, kami sudah pernah memangil pihak kepala dinas pertanian melalui pihak DPRD kabupaten dompu beberapa tahun lalu, sikap yang kami tempuh tersebut agar bisa secara langsung mempertanyakan persoalan angaran bantuan yang digunakan tersebut, namun saat itu, pihak kepala dinas tidak mengindahkannya dan tidak mau menghadirinya, malah justru pihaknya menyuruh pejabat setempat mewakilinya, hingga apa yang menjadi tuntutan kami tidak dapat dipenuhi serta dijelaskan oleh mereka,"terangnya.
Selain itu lanjut dirinya, ia juga mengaku telah melakukan demostrasi ditingkat dinas, guna menyampaikan aspirasi mengenai hasil istifigasi serta temuan pihaknya ditingkat lapangan, namun lagi-lagi pihak kepala dinas setempat, engan juga mau menemui mereka yang ada didepan kantornya saat itu.
"Tidakan serta sikap pihak mereka tunjukan, terhadap kami, mumbuat kami lebih yakini atas dugaan tindakan mensrea yang mereka lakukan tersebut benar-benar terjadi, sebak mereka tidak terlihat menunjukan sikap transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan tersebut, padahal dalam aturan UU transparansi tertera dengan jelas, tetapi hal itu tidak juga mereka terapkan (red jalankan),"tuturnya.
Baca Juga:bidkum polda banten gelar penyuluhan
Jual beli alsintan di tingkat dinas pertanian yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawi didalamnya dengan modus Operandi, itupun sering dilakukan bahkan pihaknya menduga setiap tahunya hal yang sama terus terjadi.
"Para Oknum tersebut, telah merancang sedemikian rupa strategi jahatnya, baik dengan cara mengatur serta menunjuk secara langsung nama-nama kelompok tani yang bisa mereka manfaatkan secara administrasi agar semuanya berjalan dengan mulus sesui keiginan mereka,"bebernya.
Semua itu mereka lakukan, untuk mempermudah proses bahan usulan dan permintaan alat Alsitan, untuk itu, para oknum yang ada ditingkat dinas menjadikan nama kelompok tani tersebut, sebagai bahan laporan secara administrasi sehinga seolah tidak terlihat tindakan kejahatan yang mereka lakukan.
"Ketika pada akhir tahun diperiksa oleh pihak lembaga audit baik Inspektorat, BPKP dan BPK, mereka dapat lolos secara administrasi. Nama kelompok tani yang dimanfaatkan tersebut, hanya sebagai modus untuk memberikan celah dan ruang, yang dimana hasil dari pengusulan memakai nama kelompok tani yang mereka usulkan sudah diatur sedemekian rupa, itu tentu jelas dilakukan melalui ferifikasi akal akalan agar semuanya lancar dan mulus jalanya,"ungkapnya.
Disatu sisi lain, oknum masyarakat yang diduga sebagai calon pembeli alsintan sudah di siapkan dan di atur oleh oknum dinas, bahkan serah terima barang dari dinas ke pihak kelompok itu juga diduga telah diatur sedemikian rupa agar tidak terlihat dan lolos secara dokumen serta administrasi penyerahan barang.
"Untuk itu, agar dugaan kasus yang sama tidak terus terjadi. kami atas nama Komite Serikat Tani dan Nelayan (STN) dompu, meminta terhadap pihak bupati dompu, agar memangil dan proses pihak kepala dinas pertanian, selain itu kami juga meminta agar benar- benar melihat dan mengontrol kinerja serta pengunaan anggaran yang dikucurkan, baik itu anggaran APBN maupun anggaran APBD yang ada, sehingga asas pemanfaatan anggaran tersebut bisa tepat sasaran,"harapnya.
Baca Juga :bupati taput tatap muka langsung dengan
Ketika hal itu dapat diterapkan oleh pihak bupati dompu sebagai kepala daerah, pihaknya meyakini dapat mempermudah dan mempercepat memproses perekonomian serta penghasilan para petani yang ada dalam hal pengunaan alat bantuan itu sendiri.
"Lewat bantuan alsintan tersebut, proses bertani para kelomok tani yang ada, dapat meningkatkan ekonomi para petani dan sekaligus akan mempercepat peningkatan anggaran pendapatan belanja daerah lewat sektor pertanian. Semuanya akan terkolerasi dengan sendirinya,"tutupnya Surio Sulistio Ketua STN Kabupaten Dompu.
Sementara sampai berita ini di turunkan, pihak kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu NTB Ilham SP. yang didatangi dikantornya untuk dimintai tangapan terkait duaan tersebut rabu (31/03/21) pukul 11.45 wita, belum bisa ditemui karena pihaknya sedang berada di luar kantor (red lokasi lapangan). (fhen).