Kinerja dan Disiplin Pegawai Meningkat, Dinas PUPR Dompu Masuki Babak Baru Pembenahan Birokrasi -->

Kategori Berita


.

Kinerja dan Disiplin Pegawai Meningkat, Dinas PUPR Dompu Masuki Babak Baru Pembenahan Birokrasi

26 Feb 2026

 

Foto Kasubag Kepegawaian, Eka Hikmah, SE Saat Melakukan Pembinaan Keanggotaan 

Dompu, NTB_Bidikinfonews.com -
Di tengah dinamika birokrasi pemerintahan daerah, kualitas komunikasi antara pimpinan dan staf menjadi elemen krusial dalam menciptakan kinerja yang solid dan terukur.

Tren positif ini mulai tampak jelas di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Dompu, ditandai dengan meningkatnya disiplin, etos kerja, serta kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi para pegawai.


Baca juga:bupati dompu dorong pembinaan humanis


Kasubag Kepegawaian, Eka Hikmah, SE, menjadi salah satu figur utama yang dinilai berperan besar dalam mendorong perubahan tersebut. Dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu, Eka menegaskan bahwa menjadi aparatur negara bukan semata-mata hadir dan melakukan presensi melalui Sistem Informasi Presensi (SIP), namun mengemban amanat pengabdian kepada negara dan masyarakat.


"Kita digaji oleh negara untuk mengabdi. Bukan hanya soal hadir pagi dan sore, tetapi bagaimana kita bekerja sesuai tanggung jawab jabatan dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” tegasnya.


Eka juga menekankan bahwa setiap pegawai memiliki hak sekaligus kewajiban yang seharusnya dijalankan secara profesional. Ia meminta seluruh jajaran mengikuti SOP, menjaga integritas, serta menjadi teladan bagi ASN lainnya dalam hal kedisiplinan, etika kerja, dan konsistensi dalam menjalankan birokrasi secara bertanggung jawab.


Dalam pernyataan penutupnya, Eka mengajak seluruh pegawai agar bekerja dengan keikhlasan dan menjaga keharmonisan lingkungan kerja.

"Saya berharap kita semua tetap bersemangat dan sabar dalam menjalankan tugas, tanpa melihat besar kecilnya upah. Ini pilihan kita. Tetap saling menghargai dan menjaga etika, karena hubungan emosional antarpegawai sangat memengaruhi harmonisasi kerja,” ujarnya.


Beberapa anggota ASN, PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu juga membenarkan adanya peningkatan tersebut.


Salah satunya Imam Syafi’i, staf Bagian Umum dan Kepegawaian, yang ditemui media ini pada 26 Februari 2026. Imam mengaku merasakan adanya perubahan nyata dalam pola kerja internal Dinas PUPR Dompu.


"Selama  saya mengabdi, baru tahun-tahun terakhir ini peningkatan kedisiplinan terlihat sangat jelas. Baik dari ASN, PNS, PPPK, hingga tenaga paruh waktu,” katanya.


Ia menambahkan bahwa perbaikan kinerja tersebut tidak lepas dari gaya kepemimpinan Eka Hikmah yang dinilai tegas namun komunikatif.


"Beliau  bukan hanya menyuruh, tetapi memberi contoh. Kami didorong untuk bekerja sesuai aturan, tidak menunda tugas, menjaga tanggung jawab, dan menghargai waktu. Atmosfer kerjanya sekarang jauh lebih positif,” ujar Imam.


Lebih jauh, Imam juga menilai bahwa hubungan antarpegawai kini semakin harmonis dan produktif, sebab nilai-nilai disiplin dan saling menghargai mulai tertanam kuat.“Kami saling mengingatkan satu sama lain.


Tidak ada lagi yang bekerja setengah hati. Semua diarahkan untuk profesional. Itu yang membuat perubahan ini benar-benar terasa,” tambahnya.


Dengan kondisi tersebut, dinamika kerja di Dinas PUPR Kabupaten Dompu kini dinilai semakin stabil, terarah, dan menunjukkan peningkatan kualitas birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.


Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar menyentuh aspek paling mendasar dalam budaya kerja, terutama pada bagian yang selama ini menjadi sorotan, yakni kedisiplinan waktu, akurasi pelaporan, serta kepatuhan terhadap tugas harian.


Simak video dibawa ini:


"Sekarang setiap pegawai lebih terarah. Kami tidak lagi menunggu diperintah untuk menjalankan tugas. Semua bergerak sesuai peran masing-masing. Itu yang membuat pekerjaan lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan,” jelasnya.


Ia juga menyebut bahwa peningkatan koordinasi antarbidang yang sebelumnya sering terhambat, kini mulai berjalan lebih lancar. Hal tersebut, menurutnya, karena adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pimpinan dan anggota.


"Koordinasi  jauh lebih mudah. Jika ada kendala, langsung disampaikan dan ditindaklanjuti. Tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Ini tentu sangat membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan,” tambah Imam.


Tidak hanya anggota staf, beberapa pegawai lain yang enggan disebutkan namanya juga mengakui adanya perubahan signifikan dalam sistem kerja internal.


Mereka menilai bahwa pendekatan kepemimpinan yang diterapkan Kasubag Kepegawaian saat ini lebih membangun, terukur, dan memberikan ruang bagi setiap pegawai untuk memperbaiki diri.


Mereka berharap pola kepemimpinan seperti ini dapat terus dipertahankan dan menjadi standar di lingkungan Dinas PUPR Dompu.


"Kalau sistem seperti ini konsisten dijalankan, kualitas kerja pasti naik, pelayanan publik juga ikut meningkat,” ujar salah satu pegawai tersebut.


Dengan meningkatnya kedisiplinan, etos kerja, serta iklim birokrasi yang lebih sehat, Dinas PUPR Kabupaten Dompu kini menunjukkan geliat positif menuju tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel. Publik pun diharapkan dapat merasakan dampaknya melalui pelayanan yang lebih baik, transparan, dan tepat sasaran.


Upaya penguatan internal tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pelayanan pembangunan daerah yang semakin kompleks.


Dengan komitmen pimpinan dan semangat pegawai, harapan akan terciptanya birokrasi yang profesional, bersih, dan responsif semakin terbuka.


Selain dari internal Dinas PUPR, pandangan publik juga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perubahan pola kerja aparatur pemerintah Kabupaten Dompu. Beberapa warga yang ditemui oleh Bidikinfonews.com mengaku melihat perbedaan nyata antara kondisi kedisiplinan pegawai saat ini dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.


Salah satu warga Dompu, yang sehari-hari berurusan dengan pelayanan administrasi pemerintah daerah, menilai bahwa perubahan tersebut terasa langsung pada kecepatan pelayanan dan kehadiran pegawai pada jam kerja.


Pasang iklan disini:


"Dulu kadang kami datang pagi-pagi, tapi pegawainya belum lengkap atau belum siap melayani. Sekarang jauh lebih baik. Banyak yang sudah ada di tempat sebelum jam pelayanan dimulai,” ungkapnya.


Warga lainnya juga menilai bahwa pola koordinasi antarpegawai kini terlihat lebih tertata. Ia menyebut bahwa beberapa urusan administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini bisa diselesaikan lebih cepat.


"Sekarang  kalau ada urusan, pegawainya cepat merespons. Tidak seperti dulu yang sering menunggu lama karena saling lempar tugas,” ujarnya.


Namun, sebagian masyarakat juga memberi catatan kritis. Mereka berharap peningkatan disiplin di internal tidak hanya berhenti pada aspek kehadiran dan koordinasi, tetapi juga diimbangi dengan sikap ramah, pelayanan yang lebih humanis, dan transparansi yang lebih kuat dalam setiap lini pemerintahan.


"Perubahan  memang ada, tapi masyarakat butuh lebih dari sekadar kedisiplinan. Kami ingin pelayanan yang jelas, tidak bertele-tele, dan tidak membingungkan. Kalau ini bisa diperbaiki, Dompu akan jauh lebih maju,” kata salah satu tokoh masyarakat.

Sejumlah warga lain menilai bahwa gaya kepemimpinan yang lebih tegas dalam lingkungan kepegawaian saat ini membawa dampak positif pada kelancaran pelayanan publik.


Mereka mendorong agar pola tersebut dipertahankan dan diperluas ke seluruh OPD di Kabupaten Dompu.


"Kalau semua dinas menerapkan pola kerja tegas dan disiplin seperti di PUPR, saya yakin pelayanan publik di Dompu bisa meningkat drastis. Tinggal konsistensinya saja,” tambah seorang warga yang ditemui terpisah.

Masyarakat juga berharap agar pembinaan internal yang dilakukan pimpinan tidak hanya mengenai kedisiplinan dan etika kerja, tetapi juga menyentuh aspek integritas aparatur, termasuk dalam pengelolaan program, anggaran, dan pelayanan langsung kepada publik.

Dengan meningkatnya kedisiplinan pegawai, perbaikan koordinasi, serta munculnya evaluasi dari publik, Dinas PUPR Kabupaten Dompu kini berada pada momentum penting untuk membangun standar kerja baru yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel—suatu hal yang menjadi dambaan masyarakat sejak lama untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan benar-benar melayani. (fhn).