 |
| Foto Bersama Bupati Dompu Ketua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu NTB Usai Rapat Paripurna |
Dompu,NTB_Bidikinfonews.com – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Dompu, Senin (30/3/2026).
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Baca juga:dikpora dompu perkuat transparansi
Laporan ini, kata dia, menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan setiap program berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan turunannya,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD.
Capaian Keuangan Daerah
Bupati memaparkan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,28 triliun dan terealisasi Rp1,27 triliun atau 99,12 persen. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi 94,66 persen, pendapatan transfer sebesar 99,85 persen, serta lain-lain pendapatan sah sebesar 96,11 persen.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,36 triliun dengan realisasi Rp1,26 triliun atau 92,64 persen. Tidak terserapnya sebagian anggaran, menurut Bupati, disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja serta penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas.
Adapun pembiayaan daerah tercatat terealisasi 100 persen dari target sebesar Rp76,57 miliar.
Indikator Makro Meningkat
Dari sisi pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 11,15 persen dari sebelumnya 11,59 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,58 dengan kategori tinggi.
Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan menjadi 4,75 persen, didorong oleh sektor pertanian dan perikanan. Produksi padi mencapai
204.214 ton dan jagung
432.280 ton sepanjang tahun 2025.
Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan tipis menjadi 2,84 persen. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor wirausaha dan dukungan regulasi investasi.
Program Prioritas dan Transisi Pemerintahan
Bupati menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan, sehingga fokus diarahkan pada penyesuaian kebijakan dan penyusunan fondasi pembangunan jangka menengah melalui RPJMD
2025–2029.
Enam program prioritas yang dijalankan meliputi Dompu Melayani, Dompu Religius Berbudaya, Dompu Aman, Dompu Bersaing, Dompu Sejahtera, dan Dompu Maju.
Sejumlah program konkret juga telah dilaksanakan, di antaranya pelayanan publik terpadu di delapan kecamatan, pembangunan infrastruktur, penataan kawasan kota, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi desa.
Raihan Penghargaan
Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Dompu meraih berbagai penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI, Innovative Government Award (IGA) sebagai kabupaten sangat inovatif, serta penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama.
Pasang iklan disini:
Selain itu, Dompu juga mencatat rekor MURI melalui pertunjukan tari kolosal di Pantai Lakey yang melibatkan lebih dari 21 ribu penari.
Propemperda 2026
Dalam kesempatan yang sama, DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan Propemperda Tahun 2026 yang mencakup sejumlah rancangan peraturan daerah strategis, antara lain tentang rencana tata ruang wilayah, ketertiban umum, pengelolaan persampahan, hingga penyertaan modal pada Bank NTB Syariah.
Bupati berharap, seluruh regulasi yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Harapan dan Evaluasi
Menutup sambutannya, Bupati Dompu menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat atas sinergi dalam pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa masukan dari DPRD terhadap LKPJ akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan.
"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Dompu yang maju, sejahtera, religius, berkeadilan, dan berbudaya,” pungkasnya. (tim/*).
Komentar