Komentar |
| Foto Iyan Alfino Pengamat Dunia Pendidikan Kab. Dompu NTB. |
Bidikinfonews.com | Dompu NTB — Polemik mengenai keberadaan dan aktivitas PKBM/KB Ambi kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya muncul persoalan terkait pemindahan titik koordinat proyek revitalisasi yang dikaitkan dengan lembaga tersebut, kini perhatian publik bergeser pada aktivitas belajar mengajar (KBM), keberadaan peserta didik, serta transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional pendidikan.
Sejumlah pertanyaan pun mulai mengemuka. Apakah aktivitas pendidikan PKBM/KB Ambi benar-benar berjalan sebagaimana mestinya? Berapa jumlah peserta didik yang tercatat secara resmi? Di mana kegiatan pembelajaran dilaksanakan? Dan apabila lembaga tersebut menerima dana operasional berdasarkan data peserta didik, bagaimana penggunaan serta pertanggungjawabannya?
Baca Juga :klaim rekomendasi dipersoalkan dikpora
Pertanyaan itu disampaikan salah seorang pemerhati pendidikan, Ian Alfino, kepada media ini, Rabu (23/09/2026). "Benarkah aktivitas pendidikan PKBM/KB Ambi berjalan sebagaimana mestinya, dan bagaimana pertanggungjawaban anggaran operasionalnya,” ungkapnya.
Menurut Ian, pertanyaan tersebut muncul karena adanya perhatian masyarakat terhadap aktivitas sejumlah lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Dompu. Ia menyebut adanya kekhawatiran terkait kesesuaian antara data administrasi, kegiatan pendidikan, dan penggunaan anggaran.
Namun demikian, berbagai dugaan mengenai penyalahgunaan anggaran maupun laporan fiktif, menurut dia, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi oleh pihak berwenang.
"Dugaan penyalahgunaan anggaran BOSP dan BOP serta laporan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya perlu menjadi perhatian. Apakah dana yang dicairkan digunakan sesuai ketentuan, termasuk untuk kegiatan belajar mengajar, itu yang harus diperiksa,” katanya.
Untuk memperoleh gambaran faktual, Bidikinfonews.com melakukan penelusuran lapangan ke lokasi yang disebut sebagai tempat keberadaan PKBM/KB Ambi.
Di lokasi tersebut, media ini menemukan papan nama yang menunjukkan keberadaan lembaga. Namun dari pengamatan langsung pada saat penelusuran, tidak terlihat secara kasatmata aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung.
Simak videonya di bawa ini.
Media juga belum dapat memastikan apakah bangunan yang berada di balik pagar tersebut merupakan fasilitas pendidikan, rumah pribadi, atau memiliki fungsi ganda.
Kondisi tersebut kemudian mendorong media menggali keterangan dari sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Salah seorang warga berinisial AJ mengaku selama beberapa tahun terakhir tidak melihat aktivitas pembelajaran yang secara jelas menunjukkan adanya kegiatan PKBM/KB Ambi.
"Kami sampai sekarang masih bertanya-tanya mengenai keberadaan PKBM/KB Ambi. Yang terlihat hanya papan nama lembaga. Apakah itu sekolah PKBM atau rumah pribadi pihak pengelola, kami juga tidak mengetahui secara pasti,” ungkapnya.
Keterangan serupa disampaikan warga lainnya. Mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah peserta didik yang masih aktif maupun jadwal kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Beberapa tahun sampai sekarang kami tidak melihat siswa atau murid maupun kegiatan lain yang dilakukan KB Ambi. Yang terlihat justru aktivitas pemilik rumah dan keluarganya,” kata warga.
Dalam penelusuran tersebut, sejumlah warga menyebut keberadaan PKBM/KB Ambi telah diketahui masyarakat sejak lama, bahkan disebut telah berdiri kurang lebih belasan tahun.
Pada masa awal keberadaannya, menurut keterangan warga, terdapat masyarakat yang pernah dimintai dukungan administrasi berupa fotokopi KK, KTP maupun dokumen lainnya berkaitan dengan keberadaan lembaga.
"PKBM KB Ambi sudah lama kami ketahui. Sepengetahuan kami sudah berdiri belasan tahun. Dulu ada warga yang pernah dimintai fotokopi atau data seperti KK dan KTP untuk mendukung keberadaan PKBM tersebut,” ungkap seorang warga sekitar.
Pasang iklan disini :
Namun warga mengaku tidak mengetahui secara pasti perkembangan kegiatan lembaga tersebut saat ini. Termasuk mengenai jumlah peserta didik, program pendidikan kesetaraan, tenaga pendidik, maupun kegiatan pembelajaran yang sedang berjalan.
"Sekarang berapa jumlah siswa PKBM KB Ambi, apa saja aktivitas belajar mengajarnya, siapa saja warga yang mengikuti program pendidikan kesetaraan atau Paket A, B dan C, kami tidak tahu,” ujarnya.
Dari penelusuran tersebut, perhatian publik kemudian mengarah pada aspek pembiayaan. Apabila PKBM/KB Ambi tercatat sebagai penerima dana operasional pendidikan berdasarkan data peserta didik dan program yang tercatat dalam sistem administrasi pemerintah, maka terdapat sejumlah aspek yang perlu diverifikasi.
Di antaranya jumlah peserta didik yang tercatat, aktivitas pembelajaran, tenaga pendidik, program yang dilaksanakan, penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan.
Salah seorang sumber yaitu warga sekitar mengatakan bahwa dana operasional pendidikan pada prinsipnya berkaitan dengan data peserta didik yang tercatat dalam sistem administrasi pendidikan.
"Sepengetahuan saya, anggaran dana BOSP itu berkaitan dengan jumlah murid yang didata dalam Dapodik. Pencairannya juga dilakukan dalam beberapa tahap,” katanya.
Namun sumber tersebut mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa besaran dana yang diterima PKBM/KB Ambi maupun bagaimana rincian penggunaannya.
"Untuk jumlah anggaran yang diterima PKBM KB Ambi kami tidak mengetahui. Anggaran itu digunakan untuk apa juga kami tidak tahu,” ungkapnya.
Aktivitas KBM dan Pertanggungjawaban Jadi Pertanyaan. Persoalan yang kemudian muncul bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya dana yang diterima lembaga. Yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah terdapat kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Jika terdapat data peserta didik dalam sistem administrasi pemerintah, maka perlu diketahui bagaimana peserta didik tersebut mengikuti proses pembelajaran, siapa tenaga pendidiknya, kapan kegiatan dilaksanakan, serta bagaimana kegiatan tersebut didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan.
Seorang warga bahkan mengaku bingung karena tidak melihat aktivitas pendidikan yang mencolok di sekitar lokasi.
"Jangankan soal anggaran, aktivitas pendidikannya saja masih menjadi tanda tanya bagi kami. Kami tidak tahu apakah ada kegiatan yang dilakukan di tempat lain atau memang tidak ada kegiatan,” katanya.
Ian kembali mengungkapkan, Pernyataan tersebut penting untuk diketahui, apakah PKBM KB ambi benar benar melakukan kegiatan sesuai ketentuan atau bagai mana, "untuk itu menurut kami pihak dinas dan pemerintah terkait harus benar benar melakukan pengecekan evaluasi menyeluruh, bukan justru sebaliknya, hanya menerima saja laporan pengunaan anggaran yang dilakukan bm Ambi terkait menurut kami,"ungkapnya.
Lanjut Ian menjelaskan, sebagai bukti bahwa kegiatan pendidikan KBM berlangsung semestinya atau sebaliknya. Karena berdasarkan beberapa keterangan warga dan juga mereka temui di lapangan selama ini, ada banyak PKBM atau paud yang ada di kabupaten Dompu diduga kuat tidak terlihat aktivitas KBM di lakukan.
Dalam penelusuran media, muncul pula dugaan dari sejumlah sumber mengenai kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual.
Meski tidak menyimpulkan bahwa dugaan tersebut terjadi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta atau kesimpulan adanya dugaan manipulasi laporan pengunaan anggaran. Tetapi dugaan itu di perkuat dengan informasih jika PKBM KB Ambi saat ini telah di laporkan ke Kejari Dompu.
"Menurut saya, Pembuktian membutuhkan pemeriksaan dokumen resmi, antara lain data peserta didik, dokumen perencanaan, bukti penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, serta hasil verifikasi atau audit dari instansi pihak dinas maupun pihak lainya yang memiliki kewenangan."terangnya.
Karena itu, media tidak menempatkan tudingan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti. Sorotan terhadap PKBM/KB Ambi juga tidak terlepas dari polemik sebelumnya terkait proyek revitalisasi yang dikaitkan dengan lembaga tersebut.
Sejumlah warga sebelumnya mempertanyakan persoalan lokasi proyek yang disebut berada di wilayah Desa Matua, sementara dokumen atau informasi mengenai titik koordinat sebelumnya menjadi bahan pertanyaan masyarakat karena dikaitkan dengan wilayah Kelurahan Kandai II.
Salah seorang warga masyarakat lingkungan sekitar ber inisial A juga mempertanyakan persoalan tersebut.
"Kami mengetahui PKBM KB Ambi mendapatkan proyek revitalisasi dari pemerintah pusat. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa proyek revitalisasi tersebut dibangun di wilayah Desa Matua,” ujarnya A.
Persoalan lokasi proyek revitalisasi dan persoalan aktivitas serta pengelolaan dana operasional pendidikan merupakan dua perkara yang harus diverifikasi secara terpisah.
"Jujur serius kami tanya, apakah memang bisa kalou lokasih PKBM KB Ambi di lokasi Ginte Kandai Il tetapi proyek nya di bangung di lokasi yang lain Desa Matua, bagai mana si cerita nya, sampai saat ini kami di sini sangat bingung adanya keanehan yang terjadi,".
Menanggapi beberapa dugaan tersebut, Nurahmania S.pd yang di konfirmasih oleh media ini melalui via watsapp pribadinya Rabu pagi (23/09/26) sekitar pukul 11:36 Wita, Terima kasih atas konfirmasinya.
"Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena menyangkut data administrasi, kegiatan, dan penggunaan dana lembaga yang akan kami sampaikan melalui mekanisme resmi kepada pihak yang berwenang. Kami siap memberikan keterangan apabila diperlukan sesuai ketentuan."terangnya.
Pernyataan yang di sampaikan pihak terkait dinilai memperjelas adanya indikasi dugaan kuat terjadi tidak dilakukan sesuai ketentuan, anggaran BOSP dan BOK PKBM ambi tersebut diduga sengaja digunakan untuk kebutuhan pribadi dan kelompok nya.
"Iya, mohon dipahami. Untuk jumlah peserta didik maupun rincian penggunaan dana BOSP/BOK PKBM tahun 2026, kami belum dapat memberikan keterangan karena merupakan data administrasi dan pertanggungjawaban lembaga. Data dan laporan tersebut telah disampaikan melalui mekanisme resmi kepada dinas terkait. Untuk lebih jelasnya, silakan dikonfirmasi kepada pihak dinas yang berwenang."terannya.
Pernyataan beberapa sumber di sekitaran lokasi tidak melihat adanya aktivitas KBM dilakukan terlihat di perkuat oleh pernyataan pihak terkait, Selain itu, muncul juga ragam pertanyaan dan dugaan yang mengarah pada pengunaan anggaran yang PKBM Ambi dapatkan setiap tahunnya diduga kuat hanya untuk kebutuhan perkaya diri pribadi dan kelompoknya. Di mana pengunaan anggaran negara serta aktivitas PKBM melakukan KBM harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan trasparan, bukan sebaliknya terkesan sengaja di tutupi dan di sembunyikan.
Sementara di hari dan tempat yang bebeda, Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Muhamad Sadik di konfirmasih media ini memilih bungkap (respon red). (f).