Pembagian 700 SK Honorer Menuai Banyak Keluhan, Sarwon; Tidak Ingin Wartawan Hanya Dijadikan Tameng Transparansi -->

Kategori Berita


.

Pembagian 700 SK Honorer Menuai Banyak Keluhan, Sarwon; Tidak Ingin Wartawan Hanya Dijadikan Tameng Transparansi

25 Nov 2021
Foto Sala Satu Anggota DPRD Dompu, Saat Menemui Sejumlah Tenaga Honorer Penerima SK

Dompu, l BidikInfoNews.com - Pembagian SK 700 orang guru honorer dan GTT untuk mendapatkan insentif 300 ribu perbulan dari Daerah telah dilakukan hari ini oleh Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Kamis (23/11/21).



Namun dalam proses penjaringan 700 orang tersebut banyak yang beranggapan tidak adil. Sebab, dikutip dari beberapa postingan akun Facebook para guru, banyak diantara mereka yang sudah lama mengabdi dari tahun 2015 sampai paling terakhir 2019 hingga di 2021 ini kebanyakan tidak terkaver namanya. 



Baca Juga :nikmati akhir pekan bersam keluarga



Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Dompu Muhammad Ikhsan, S.Sos selaku komisi III yang membidangi pendidikan, meyakini jika hasil verifikasi 700 orang tenaga honorer yang mendapatkan insentif daerah tersebut sudah maksimal dan hampir mendekati sempurna. 



Sebab menurut dia jika pemerintah daerah sebelumnya telah membentuk tim terpadu untuk melakukan verifikasi terhadap 700 orang tersebut.

Sarwon Al-Khan S.sos Sala Satu Wartawan Senior

"Tim terpadu yang dibentuk, selain melibatkan unsur pemerintah dan DPRD di dalamnya, juga melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, LSM dan Pers," Katanya. 


Pasang Iklan Disini :


Numun, seolah membantah akan hal itu, wartawan senior menilai. Bahwa pelibatan unsur pers pada salah satu tim pengawas saat itu hanya sebagai tameng transparansi. Sementara pada pelaksanaan kegiatan itu pihaknya tidak ikut dilibatkan sama sekali.



"Apa gunanya kami dimasukkan dalam Tim pemantau, sementara dalam kegiatan itu kami sama sekali tidak dilibatkan," tegas Ketua MIO (Media Independen Online) Indonesia Dompu, Sarwon Al Khan, S.Sos. di kediamannya, Kamis (25/11/21).



Pria yang biasa disapa Om Won itu lanjut bercerita, sebelum itu pihaknya hanya di undang pada pertemuan awal sebanyak dua kali. Setelah itu dia tidak lagi mendapat informasi seperti apa kelanjutan perkembangan proses verifikasi. Begitupun saat tim lainnya menemui dan berkoordinasi dengan pihak DPRD. 

"Kami tidak pernah dikabarkan seperti saat mereka hendak melakukan rapat-rapat tahap awal sebelumnya. Apalagi ketika tim melakukan proses verifikasi. Saya tidak tau, proses demi proses dari tahap yang mereka lakukan saat itu," ungkap Om Won.



Lebih lanjut Om Won memastikan, bahwa dia tidak bekerja dan tidak berkantor di Dinas Dikpora Dompu. Sehingga tidak mungkin setiap hari berada di sana. 


Namun. Jika diinformasikan sebelumnya tentang adanya kegiatan terkait. Dengan rasa tanggung jawab yang diembankankan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir di Dikpora. (fhen)