Komentar |
| Foto Sekda Dompu Gatot Gunawan Parantau PutraS.Km., M.M.Kes, |
Dompu, l Bidikinfonews.com - Hampir Mendekati Satu tahun, Namun Surat Keputusan (SK) Honor Daerah (Honda) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebanyak 700 orang masih penuh misteri, hinga kini belum juga terbit.
Menangapi persoalan tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan Perantau Putra, S.Km., M.M.Kes, mengatakan, 700 SK Honda yang sudah diketok tahun 2020 lalu untuk realisasi tahun 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni akan dilakukan ferivikasi ulang.
Baca Juga :wakil bupati dompu akan tahan sk cpns
"Terkait 700 SK Honda itu, memang Pak Bupati mau verifikasi ulang siapa yang pantas untuk mendapatkan SK itu dan anggarannya juga tetap ada dan akan dibayarkan," kata Sekda Dompu saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (01/11/21) siang.
Menurut sekda bahwa verifikasi betul-betul dibutuhkan kelihaian dalam melihat yang layak atau tidaknya terutama yang sudah lama mengabdi.
"Verifikasi kan butuh waktu, sehingga benar-benar melihat siapa yang pantas dan siapa yang tidak, kalaupun nanti sudah final atau selesai, pasti kami serahkan kepada yang berhak untuk mendapatkan SK itu," jelas Sekda.
Pasang Iklan Disini :
Untuk itu, lanjut putra dari pasangan Drs. H. Syahri Suwandi (almarhum) dan Hj. Misdah MT. Sirajuddin ini, menghimbau kepada 700 honorer untuk lebih bersabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan.
"Untuk 700 SK Honda itu dimohon agar bersabar dulu untuk sementara waktu, yang pasti pos anggarannya sudah ada," imbuhnya.
Disinggung soal SK yang hingga saat ini belum juga diterbitkan, dan faktor apa hingga menjadi Penyebabnya keterlambatan Ini bisa terjadi.
"Hingga saat ini saya belum tahu keberadaan SK itu dan beri waktu saya untuk telusurinya, yang pasti upaya Pemerintah Daerah untuk merealisasikan 700 SK itu ada, dan Insya Allah dalam waktu dekat akan dibagikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjend) Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur) Kabupaten Dompu Hendra mengatakan, 700 SK Honda sebenarnya sudah dilakukan verifikasi namun hingga saat ini belum juga nongol di permukaan.
"Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan teman-teman yang honor ini," gurau pria yang juga ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Samudra ini. (fhen).