Komentar |
| Foto Kepala Dinas DPMPD kabupaten Dompu NTB Saat Ditemui Media ini. Dok. Bidikinfonews.com |
Kabupaten Dompu, l BidikInfoNews.com - Delapan Unit Mobil Pick up yang bersumber dari Anggaran dana Dak tahun 2021 diperuntukan untuk 8 Desa hinga hinga kini belum juga dibagikan dan masih penuh misteri admistrasi jadi tameng.
Bantuan yang diketahui bersumber dari kementrian Desa disalurkan melalui Dinas Dishub kabupaten Dompu, tidak diketahui pasti Penyebap kenapa mobil tersebut hinga kini tidak juga dibagikan.
Baca Juga :Lambatnya Pembagian Delapan Unit Pick Up Dishub Disinyalir Ada Bauh tak Sedap
Menangapi misteri 8 Unit Mobil bantuan tersebut, Kepala Dinas DPMPD kabupaten Dompu Drs H. Moh Saiun Has. SH. Msi mengatakan bahwa pihak nya sudah berkordinasi dan menanyakan kepada pihak Dinas perhubungan terkait kenapa mobil tersebut belum juga dibagikan.
"Hasil dari kordinasi saya kemarin bersama pihak Dishub bahwa mereka akan membagikan Satu dua hari lagi mobil tersebut, Karena mereka akan menyelesaikan beberapa admistrasi nya, selain itu juga mereka menjaga kemungkinan dikemudian hari ketika mereka membagikan mobil tampa ada surat admistrasi seperti STK dan BPKB nya dinas lah yang bermasalah nantinya,"jelasnya Kadis DPMPD Saat ditemui oleh media ini di depan kantor nya kamis (06/01/22).
Pasang Iklan Disini :
Disingung terkait bantuan yang sudah melewati tahun pembagian, apakah tidak melangar ketentuan dalam admistrasi laporan pengunaan angaran pembelanjaan mobil tersebut atau tidak.
"Saya tidak terlalu berani menyentuh lebih jauh persoalan ini karena hal itu bukan kewenangan kami. Jadi kedepan saya berharap akan kaloborasi dengan Dinas Dishub selaku Dinas yang ditunjuk untuk mengawal kendaraan ini dengan pengambil manfaat dalam hal ini yaitu Dinas DPMPD Dompu. karena berkaitan dengan pihak BumDes, yang sekarang miliknya Dinas DPMPD selaku pengelolaan,"terang Kadis.
Untuk itu dalam hal ini pihaknya kedepan akan membentuk tim pemantau kinerja Kepala Desa dan Camat, kemudian Tim kedua yaitu Tim evaluasi progres BumDes itu sendiri.
"Kenapa itu saya rencanakan agar kami yang ada di DPMPD Ini mudah melihat progres serta kinerja jajaran dibawah, Nah setelah kita melakukan Pembinaan sampai hari ini sudah mendekati 70 porsen lah Dari 72 Desa itu,"jelasnya.
Nantinya ketika ada interfensi pemerintah dalam hal bantuan dan lain sebagainya "Kami di DPMPD sendiri bisah memilih desa atau Bumdes mana yang sehat dan masih berjalan tentu itulah yang layak mendapatkan bantuan tersebut,"(Fhen).