Komentar |
| Foto Bupati Dompu Bersama Ketua IGI Kabupaten Dompu |
Protes tersebut salah satunya disuarakan oleh Ketua IGI Dompu, Ida Farida Spd pada media ini Senin pagi tadi (24//11/25) mengatakan pihaknya menilai kebijakan Dikpora telah melenceng dari aturan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan.
Baca Juga:sambut hut ke80 tahun pgri kecamatan
Ida Farida menegaskan bahwa dalam Surat Edaran Menteri terkait penyelenggaraan Hari Guru Nasional, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan wajib memfasilitasi Upacara HGN, bukan upacara peringatan organisasi profesi tertentu.
"Dalam surat edaran menteri sangat jelas bahwa yang menyelenggarakan Upacara Hari Guru Nasional adalah Dinas Pendidikan. Tidak ada penyebutan organisasi profesi tertentu. Kenapa Dikpora justru memfasilitasi upacara HGN untuk menghimpun seluruh guru, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi sasi guru tertentu?” tegas Ida Farida.
Ia menilai langkah tersebut menimbulkan kesan seolah-olah seluruh guru merupakan bagian dari organisasi guru yang di maksut, padahal di Indonesia terdapat banyak organisasi profesi guru lain seperti IGI, Pergunu, dan sejumlah guru yang belum terhimpun dalam organisasi mana pun.
Lebih jauh, ia mengkritisi undangan upacara yang beredar di lapangan. Menurutnya, undangan tersebut bukanlah undangan resmi HGN dari Bupati atau Kepala Dinas, melainkan undangan upacara HUT PGRI yang diselenggarakan oleh organisasi guru itu sendiri. Karena itu, kata Ida, tidak ada kewajiban bagi seluruh sekolah untuk mengikuti upacara tersebut.
"Mencermati undangan yang beredar, itu adalah undangan upacara HUT organisasi terkait, bukan HGN. Jadi tidak ada dasar mewajibkan seluruh sekolah untuk ikut, karena bukan undangan resmi dari Bupati atau Kadis,” ujarnya.
Ida juga mempertanyakan alasan Bupati Dompu yang dinilai tidak mengacu pada Surat Edaran Menteri mengenai HGN. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya bersikap netral dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh organisasi profesi guru.
Pasang iklan disini:
"Di Indonesia bukan satu organisasi itu saja. Ada IGI, dan masih banya guru yang belum terhimpun di organisasi mana pun. Pemerintah harus mengayomi semuanya, bukan hanya satu organisasi,” tambahnya.
Dugaan ketidaktegasan Dikpora dalam menjalankan amanat surat edaran kementerian dan menjaga prinsip keadilan bagi seluruh guru dinilai nampak terlihat.
Menanggapi perihal tersebut Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Drs.
H. Rifaid Ama.Pd. yang di konfirmasih media ini melalui via watsapp pribadinya Sekitar Pukul 12:22 Wita mengatakan jika pihaknya telah berupaya untuk mempertemukan beberapa pihak organisasi guru yang ada.
"Kemarin saya sudah sampaikan kepada ketua pgri, Silakan komunikasikan dan informasikan kepada organisasi guru lainya,"Terang Kadis Dikpora Dompu.
Tidak hanya itu, pihaknya juga sempat mempertemukan mereka guna membahas HGN itu.
"Ketua PGRI juga sudah saya himbau agar mengkomunikasihkan dan membicarakan kegiatan HGN yang ingin di gelar, itu saya beberapa kali saya sampaikan, tetapi mereka ini tidak mendengarkan saling mempertahankan ego masing masingTerang Nya.
Selain itu, H. Rifaid juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Pihak Bupati Dompu tentang HGN yang ingin di gelar nantinya.
"Kemarin juga sudah saya sampaikan secara langsung kepada Pihak Bupati Dompu, dan menurut nya Upacara HGN nanti akan di dakan di Pendopo Pemda Dompu katanya, dan pihaknya bupati langsungb yang akan menjadi inspektur Atau memimpin langsung kegiatan katanya,
Di tanya apa langkah yang akan di ambil oleh pihak Dikpora sendiri atas kondisi yang terjadi saat ini, Dimana salah satu organisasi sasi guru terkait kini di ketahui sudah menyebarkan Undangan bahwa Kegiatan HGN itu tetap akan di gelar di Desa kempo sekitar.
"Sebenarnya perayaan HGN ini bisa dilaksanakan di sekolah masing masing sebenarnya, Cuman di sini adanya organisasi guru itu di buatlah kegiatan itu, Sebenarnya bagus di bangun dan di bentung bersama kegiatan HGN itu sebenarnya, tetapi kalo saling mempertahankan ego semacamam ini tidak akan berjalan dengan baik apa yang menjadi hajat bersama itu, "tutup Kadis Dikpora. (tim).