Komentar |
| Foto Ilustrasi |
Dompu,NTB_Bidikinfonews.com – Polemik dugaan pembengkakan anggaran di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Dompu memasuki babak baru.
Di tengah minimnya penjelasan resmi dari pejabat terkait, tim investigasi KMBali1.Com mengantongi data terbaru yang mengindikasikan lonjakan signifikan pada pos belanja hibah tahun anggaran 2026.
Baca juga :transparansi dipertaruhkan aliran dana
Dokumen yang diterima redaksi pada Kamis (9/4) mengungkap adanya ketidaksinkronan antara data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan laporan internal terbaru.
Dalam SiRUP, anggaran hibah tercatat sekitar Rp2 miliar. Namun, berdasarkan temuan terbaru, nilainya diduga meningkat tajam hingga Rp4,3 miliar.
Seluruh alokasi hibah tersebut dikelola melalui Bagian Kesra Setda Dompu—unit yang secara struktural dipimpin pejabat eselon III.
Jika angka tersebut valid, maka total anggaran yang dikelola Bagian Kesra berpotensi melonjak drastis.
Data resmi SiRUP sebelumnya mencatat total anggaran Bagian Kesra sebesar Rp4,99 miliar, dengan rincian antara lain Rp1,2 miliar untuk program beasiswa dan Rp2,07 miliar untuk belanja hibah.
Namun, dengan adanya dugaan kenaikan hibah menjadi Rp4,3 miliar, total keseluruhan anggaran yang dikelola diperkirakan mendekati Rp7 miliar.
Lonjakan ini memicu pertanyaan serius di ruang publik.
Pasang iklan disini:
Sejumlah kalangan mempertanyakan dasar perencanaan dan mekanisme penganggaran yang digunakan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan efisiensi belanja daerah.
Sorotan juga mengarah pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan arah efisiensi anggaran nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Publik menilai, jika tidak dijelaskan secara transparan, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola keuangan daerah.
Situasi semakin mengundang spekulasi karena hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak berwenang.
Sekretaris Daerah Dompu, Chaerul Insan, yang sebelumnya berjanji akan membuka data secara transparan, belum memberikan keterangan lanjutan kepada media. Ketimpangan alokasi anggaran juga menjadi sorotan.
Berdasarkan perbandingan sementara, total anggaran yang dikelola Bagian Kesra jauh melampaui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Dinas Sosial, misalnya, disebut hanya mengelola sekitar Rp396 juta, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkisar Rp1,4 miliar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah distribusi anggaran telah mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat secara proporsional?
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi data dan meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Dompu guna memastikan validitas informasi serta menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang.(