Komentar |
| Foto Bupati dan Wakil Bupati Bersama Setda Kabupaten Dompu NTB. |
Dompu,NTB_Bidikinfonews.com – Alokasi anggaran operasional sebesar Rp4,99 miliar pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) sikap Setda Kabupaten Dompu terus menuai sorotan publik, Janji buka data kini belum juga terpenuhi.
Perihal tersebut, masyarakat kini masih menanti komitmen Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu yang sebelumnya berjanji akan membuka data rinci penerima manfaat anggaran tersebut sebagai bentuk transparansi. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum juga terealisasi.
Baca juga:anggara perjalanan dinas dalam kota
Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan sejumlah awak media sejak beberapa hari terakhir belum membuahkan hasil.
Sekda Dompu belum memberikan tanggapan, meski pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp terpantau telah diterima.
Sorotan terhadap anggaran Kesra ini mencuat seiring adanya lonjakan signifikan dari tahun sebelumnya.
Pada 2025, pagu anggaran tercatat sebesar Rp2,18 miliar, kemudian meningkat tajam menjadi Rp4,99 miliar di tahun 2026. Kondisi ini memicu pertanyaan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Baca Juga: perihal issue dana hibah kesra rp2
Dari penelusuran yang dilakukan, sebagian anggaran disebut dialokasikan untuk program beasiswa. Namun, kejelasan terkait siapa saja penerima manfaatnya masih belum terungkap.
Hal ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan bahwa penerima beasiswa tidak sepenuhnya berasal dari kalangan kurang mampu.
Sebelumnya, Sekda Dompu sempat menyampaikan bahwa penerima beasiswa berasal dari kalangan pelajar kurang mampu dengan jumlah sekitar belasan hingga puluhan orang. Ia juga berjanji akan membagikan data lengkapnya kepada media.
Pasang iklan disini:
Di sisi lain, porsi anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp2 miliar, disebut dialokasikan untuk belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.
Ketika ditanya lebih lanjut, Sekda tidak menampik kemungkinan aliran dana tersebut menyasar lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan keagamaan, maupun lembaga seperti LPTQ.
Meski demikian, tanpa adanya data rinci yang dipublikasikan, publik masih kesulitan mengakses informasi terkait distribusi anggaran tersebut secara utuh.
Baca Juga:ditengah efisiensi anggaran kesra dompu
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, media ini mendorong Pemerintah Kabupaten Dompu, khususnya Sekda, untuk segera merealisasikan komitmen keterbukaan informasi.
Langkah ini dinilai penting guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Upaya transparansi diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi kemajuan Kabupaten Dompu. (BF/tim).