Komentar.jpg) |
| Foto Gubernur NTB Bersama Ketua DPW MIO NTB, Feryal MP, |
MATARAM,NTB_BIDIKINFONEWS.COM – Ketiadaan satu pun pejabat asal Dompu dalam jajaran eselon II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu sorotan tajam.
Jurnalis senior sekaligus Ketua DPW MIO NTB, Feryal MP, menilai kondisi ini bukan sekadar hasil seleksi administratif, melainkan sinyal adanya ketimpangan representasi dalam birokrasi daerah. Menurut Feryal, meritokrasi memang menjadi prinsip penting dalam pengisian jabatan publik.
Baca juga:data baru ungkap lonjakan hibah kesra
Namun, ia mengingatkan bahwa penerapannya tidak boleh mengabaikan aspek keterwakilan wilayah yang selama ini menjadi bagian dari keseimbangan tata kelola pemerintahan di NTB.
"Meritokrasi itu penting, tapi jangan dijadikan satu-satunya ukuran.
Ada dimensi geopolitik yang juga harus diperhitungkan agar semua daerah merasa terlibat dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai, tidak munculnya satu pun nama dari Dompu dalam hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama menimbulkan pertanyaan serius.
Apakah hal itu murni karena faktor kualitas, atau ada variabel lain dalam proses seleksi yang luput dari perhatian publik.
Feryal juga menyoroti bahwa daerah lain di Pulau Sumbawa masih memiliki keterwakilan dalam struktur eselon II, sementara Dompu justru nihil.
Ketimpangan ini, kata dia, berpotensi memicu persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Dompu memiliki kontribusi politik yang tidak kecil dalam dinamika pemilihan kepala daerah di NTB.
Karena itu, absennya representasi di level strategis birokrasi dinilai bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi.
"Ini bukan soal bagi-bagi jabatan, tapi soal rasa keadilan. Ketika satu daerah terus tidak terwakili, wajar jika muncul pertanyaan tentang keberpihakan dan keseimbangan,” tegasnya.
Meski demikian, Feryal juga mengajak masyarakat Dompu untuk tidak hanya melihat persoalan dari sisi eksternal.
Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan daya saing aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.
Psang iklan disini:
"Kalau tidak ada yang lolos, kita juga harus berani bercermin. Apa yang perlu diperbaiki agar ke depan mampu bersaing di level provinsi,” katanya.
Feryal menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan untuk menolak sistem merit, melainkan mendorong penerapan yang lebih adil dan kontekstual.
Ia berharap proses seleksi jabatan tidak hanya mengedepankan indikator teknokratis, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemerataan dan integrasi wilayah.
Menurutnya, jika meritokrasi justru melahirkan ketimpangan, maka perlu ada evaluasi terhadap mekanisme dan parameter yang digunakan.
Fenomena di NTB ini, lanjut Feryal, menjadi cerminan tantangan yang lebih luas dalam tata kelola birokrasi di Indonesia.
Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk menegakkan sistem berbasis kompetensi, namun di sisi lain, realitas sosial-politik menuntut adanya keseimbangan representasi.
"Di situlah letak tantangannya, bagaimana meritokrasi tetap berjalan tanpa mengorbankan rasa keadilan antarwilayah,” pungkasnya. (Bl).