Komentar |
| Foto Suasana Masa Aksi Saat menuju Kantor Bupati Dompu NTB. |
Dompu,NTB_Bidikinfonews.com - Aksi kritik terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Dompu Bambang Firdaus dan Wakil Bupati Syirajudin mengemuka di tengah peringatan Hari Jadi Dompu ke-211 tahun 2026.
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Dompu menggelar unjuk rasa sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Baca juga:eselon ii ntb tanpa pejabat dompu isu
Dalam aksinya, mahasiswa menilai duet kepemimpinan yang dikenal dengan sebutan BBF-DJ tersebut belum mampu menjawab sejumlah persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat Dompu.
Mereka bahkan menyematkan “rapor merah” terhadap capaian satu tahun pemerintahan, khususnya dalam tata kelola isu-isu strategis daerah.
Demonstrasi yang berlangsung di sekitar Lapangan Pandopo itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Petugas melakukan pembatasan pergerakan massa guna memastikan jalannya upacara puncak perayaan tetap kondusif.
Ketegangan sempat terjadi berupa aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan, namun situasi berhasil dikendalikan tanpa eskalasi lebih lanjut.
Setelah rangkaian upacara selesai, perwakilan massa akhirnya diberi ruang untuk berdialog langsung dengan Bupati Dompu, sebagai upaya menyalurkan aspirasi secara terbuka.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mengajukan lima poin utama yang dinilai krusial bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Pasang iklan disini:
Pertama, mendesak segera dilakukan mutasi dan rotasi pejabat, mengingat masih adanya kekosongan pada sejumlah posisi pimpinan OPD yang dianggap menghambat efektivitas program daerah.
Kedua, mereka meminta klarifikasi dari Bupati dan Wakil Bupati terkait isu ketidakharmonisan di internal kepemimpinan, yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan.
Ketiga, mahasiswa menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, meliputi perbaikan jalan, penyediaan penerangan jalan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Keempat, pemerintah daerah didesak untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pihak Bulog dan pengelola gudang jagung guna memastikan distribusi hasil pertanian berjalan lancar dan berpihak pada petani.
Kelima, mereka menekankan perlunya penguatan koordinasi dengan aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mengawal distribusi hasil tani, agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Aksi ini menjadi refleksi kritis dari kalangan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk merespons berbagai persoalan publik secara lebih terukur, transparan, dan solutif.(Bl).