Komentar |
| Foto Bupati dan Wakil Bupati Dompu |
Dompu,NTB_Bidikinfonews.com - Di tengah desakan publik yang kian menguat, lambannya proses mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu akhirnya mendapat penjelasan langsung dari Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kegelisahan masyarakat yang berharap adanya percepatan reformasi birokrasi.
Bambang menegaskan bahwa proses rotasi dan promosi pejabat saat ini masih berjalan dan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
Baca juga:tragedi sppg dompu puting beliung
Ia meminta publik memahami bahwa mutasi jabatan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan proses panjang yang harus melewati tahapan ketat, termasuk persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Semua masih berproses, saat ini tinggal menunggu persetujuan dari BKN,” ujarnya.
Meski demikian, di balik penjelasan normatif tersebut, kritik publik tetap mengemuka. Banyak pihak menilai lambannya mutasi berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kecepatan dan kepastian.
Bambang menjelaskan, sistem kepegawaian saat ini telah terintegrasi secara digital, sehingga seluruh proses—mulai dari eselon II hingga staf—harus melalui mekanisme aplikasi yang terhubung langsung dengan BKN.
Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat proses tidak bisa dipercepat secara sepihak.
Di sisi lain, proses mutasi juga melibatkan panitia seleksi dan tim asesor independen untuk mengukur kompetensi pejabat.
Pemerintah daerah, kata Bambang, tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan tim tersebut tanpa melalui persetujuan dan standar yang ditetapkan.
Selama ini, Pemkab Dompu mengandalkan tim asesor dari Bandung. Namun, pada proses kali ini, tim tersebut tidak dapat dilibatkan karena alasan kesehatan.
Sebagai solusi, pemerintah daerah menggandeng tim asesor dari Bali guna memastikan tahapan asesmen tetap berjalan.
Kendala lain juga diakui, mulai dari terbatasnya jumlah asesor berakreditasi A hingga kebutuhan anggaran yang tidak sedikit. Meski begitu, pemerintah memastikan seluruh kebutuhan telah dipersiapkan agar proses mutasi dapat segera dituntaskan.
Pasang iklan disini :
Namun di lapangan, suara berbeda datang dari kalangan mahasiswa. PC PMII Dompu secara terbuka menyuarakan kritik melalui aksi unjuk rasa dan forum dialog dengan pemerintah daerah.
Mereka menilai, keterlambatan mutasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan.
Bagi mahasiswa, perombakan birokrasi adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar agenda administratif.
Mereka mendorong agar pemerintah daerah bergerak lebih cepat, tanpa mengabaikan aturan, demi memastikan pelayanan publik tidak menjadi korban dari lambannya proses birokrasi.
Di tengah tarik menarik antara prosedur dan tuntutan percepatan, masyarakat berada di posisi yang paling terdampak. Harapan akan birokrasi yang lincah, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik kini menjadi tekanan sekaligus ujian bagi kepemimpinan daerah.(tim).