Komentar |
| Foto Syirajudin Wakil Bupati Dompu |
BidikInfonews.com | Dompu, NTB — Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, melontarkan peringatan tegas terkait pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media saat ditemui di area belakang Kantor Bupati Dompu, Gedung Paruga Parenta, Senin (13/04/2026).
Baca juga :data baru ungkap lonjakan hibah kesra
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini harus difokuskan pada pengendalian belanja serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Fokus kita jelas, efisiensi belanja dan optimalisasi PAD. Itu yang harus dijalankan sekarang,” ujarnya lugas.
Syirajuddin juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih selektif dalam menggunakan anggaran.
Ia menekankan bahwa setiap program harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa output yang jelas.
Menurutnya, praktik pemborosan hanya akan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
"Jangan lagi ada belanja yang tidak penting. Anggaran harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan kegiatan yang tidak berdampak,” tegasnya.
Di tengah dorongan efisiensi tersebut, sorotan publik justru mengarah pada postur anggaran di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang dalam beberapa waktu terakhir tercatat mendekati Rp7 miliar.
Dari jumlah itu, sekitar Rp2 miliar di antaranya dialokasikan untuk sejumlah lembaga sosial dan kemasyarakatan.
Besarnya alokasi ini dinilai kontras jika dibandingkan dengan anggaran yang diterima OPD teknis lainnya yang memiliki fungsi langsung dalam pelayanan sosial.
Pasang iklan disini:
Dinas Sosial, misalnya, hanya mengelola anggaran di bawah Rp400 juta. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta dinas yang menangani perempuan dan anak masing-masing berada di kisaran Rp1,4 miliar.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, ketimpangan alokasi anggaran berpotensi mengganggu efektivitas program pembangunan jika tidak segera dievaluasi.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar kebijakan anggaran tetap berada pada jalur yang tepat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai detail perencanaan dan distribusi anggaran tersebut.
Publik pun menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang lebih proporsional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(bf).