Komentar.jpg) |
| Foto Massa Aksi Honorer Paruwaktu |
Bidikinfonews.com | Dompu, NTB — Gelombang perjuangan terkait kepastian status dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali bergulir di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Demonstrasi lanjutan digelar sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar segera memberikan kepastian terhadap nasib PPPK paruh waktu, baik tenaga teknis maupun tenaga kesehatan (Nakes).
Baca Juga:gudang pupuk di kempu diduga kuat ada
Masa aksi demonstrasi diperkirakan mencapai kurang lebih ratusan orang. Massa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Senin (07/09/26).
Dalam aksi tersebut, Iyan Alfindo Korlab massa aksi menegaskan bahwa persoalan status PPPK paruh waktu bukan semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, penghasilan, perlindungan serta kesejahteraan para tenaga yang selama ini mengabdi.
Salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Dompu segera mengusulkan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, baik bagi tenaga teknis maupun tenaga kesehatan.
Simak videonya dibawah ini👇👇👇
Massa juga mendesak pemerintah pusat agar proses pengalihan status tersebut dapat segera direalisasikan, sekaligus meminta adanya kebijakan terkait pengalihan pembiayaan gaji PPPK dari APBD ke APBN.
Selain persoalan status dan pembiayaan, peserta aksi turut menuntut adanya jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh PPPK paruh waktu tanpa diskriminasi.
Khusus bagi tenaga kesehatan, massa meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan mereka. Pemerintah dinilai perlu memastikan para tenaga kesehatan memperoleh hak dan perlakuan yang layak serta manusiawi sesuai dengan beban pengabdian dan tanggung jawab yang dijalankan.
Pasang iklan disini:
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk perlakuan yang dinilai diskriminatif maupun tindakan yang dianggap dapat merugikan tenaga kesehatan.
Mereka menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan serta memastikan adanya perlakuan yang adil dalam lingkungan kerja.
Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi lanjutan tersebut:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Dompu segera mengusulkan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, baik tenaga teknis maupun tenaga kesehatan.
2. Mendesak pemerintah pusat agar secepatnya merealisasikan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
3. Mendesak pemerintah pusat agar pembiayaan gaji PPPK dapat dialihkan dari APBD ke APBN.
4. Mendesak pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi seluruh PPPK paruh waktu tanpa pandang bulu.
5. Menuntut pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak dan manusiawi kepada seluruh tenaga kesehatan.
6. Menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan serta memastikan seluruh tenaga kesehatan mendapatkan perlakuan yang adil.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah tidak mengabaikan aspirasi para tenaga yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan pemerintahan maupun pelayanan kesehatan.
Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebatas menjadi catatan dalam aksi demonstrasi, tetapi mendapat respons konkret dan kebijakan yang memberikan kepastian terhadap masa depan PPPK paruh waktu.
Beberapa menit masa aksi menyampaikan tuntutan, masa aksi kembali menuju kantor bupati dompu, massa di temui oleh Setda Dompu, Ketua DPRD Dompu, Selaku pejabat mewakili bupati Dompu.
Pada kesempatan itu, Setda Dompu H. Haerul Insan mengatakan pihaknya mewakili bupati Dompu menyampaikan permohonan maaf karena sekarang tidak bisa menemui masaa aksi saat ini karena dalam keadaan luar daerah.
"Apa yang menjadi tuntutan masa aksi saat ini, semua itu adalah Kewenangan pemerintah pusat, sementara kami mendukung sepenuhnya jika semua tuntutan ini dapat juga disampaikan secara langsung ke pemerintah pusat, Untuk itu saya rasa kita bersama sama ke jakarta menemui pemerintah terkait, menyampaikan atas apa yang menjadi tuntutan nya saat ini.
Hal yang serupa juga di sampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun mengatakan agar segerah mendelekasihkan hal ini kepada Pihak Partai Nasdem pusat,
"Untuk itu. Kami mengajak teman teman agar kita sama sama menyampaikan apa yang menjadi tuntutan nya hari ini ke pemerintah pusat, untuk itu, nanti kita duduk bersama agar kita dapat ketahui siap yang menjadi atau yang di tunjuk sebagai perwakilan menuju jakarta menemui pemerintah pusat terkait.
Aksi demonstrasi di kawal langsung oleh Kapolres Dompu bersama sejumlah anggota dan beberapa jajaran anggota Intel Kodim 1614 Dompu berjalan dengan lancar dan baik.