Komentar |
| Foto Suasana Saat Diskusi Aset Daerah |
Dompu, Bidikinfnews.com - Masih mengenai Aset Negara, Aset adalah salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meski meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Anehnya, meski selalu menjadi persoalan dan temuan namun tidak pernah dapat diselesaikan" ungkap Pemerhati Sosial dan Politik Suherman, saat melakukan diskusi mengenai aset pemerintah di rumah Ketua Grup WhatsApp LakeyNews.com, Kamis (27/1/2022) malam kemarin.
Baca juga :hari ini bkd psdm dan pemda dompu resmi
Salah satu aset milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang hingga saat ini menjadi persoalan adalah Kendaraan Dinas (Randis) berupa mobil dan sepeda motor yang tidak jelas keberadaan dan peruntukannya.
"Randis yang tidak jelas keberadaan dan peruntukannya patut kita pertanyakan dan dimintai pertanggungjawabannya karena barang itu dibeli dari uang rakyat," katanya.
Pada momentum diskusi itu, Herman yang juga Sekertaris MD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Dompu ini, membeberkan data mengenai keberadaan sejumlah kendaraan dinas di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
Pasang iklan Disini :
"Ada sejumlah kendaraan yang ada dalam pencatatan namun sudah tidak ada lagi fisiknya dan ada juga yang sudah diubah platnya. Bahkan ada kendaraan yang sudah berpindah tangan," bebernya.
Pun demikian dengan peruntukannya secara realitas sering terlihat, ada kendaraan dinas yang digunakan diluar jam dinas, ada yang telah diganti platnya dari merah ke hitam, ada yang tidak digunakan oleh pejabat melainkan digunakan oleh isteri, anak dan keluarga pejabat. Bahkan lucunya ada kendaraan dinas yang menunggak pajaknya.
"Hal-hal demikian harusnya tidak perlu terjadi, jika para pejabat pemegang Randis itu taat hukum dan memiliki kesadaran moral etis yang tinggi," jelasnya.
Terkait itu, perlu ada ketegasan pemerintah untuk menertibkan kendaraan dinas yang selama ini tidak jelas keberadaan dan peruntukannya.
"Bila perlu evaluasi dan berikan punishmen kepada pejabat yang tidak tertib soal pengelolaan aset ini. Jika tidak, persoalan aset tersebut sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai," tandasnya. (Bidik01).