Komentar |
| Foto suasana aksi demonstrasi |
Sumbawa Barat,NTB_Bidikinfonews.com — Ribuan warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa memadati Simpang Pototano, Rabu (15/5), dalam aksi demonstrasi besar-besaran menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Massa tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga memblokade total jalur utama penghubung Sumbawa–Lombok.
Akibat blokade ini, arus transportasi lumpuh selama berjam-jam. Para demonstran menegaskan akan tetap bertahan hingga enam hari ke depan jika tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah pusat.
Baca juga:pemuda desa rato pertanyakan kejelasan
"Ini bukan sekadar demo, ini suara rakyat yang memanggil. Kami tidak akan mundur sampai Presiden mencabut moratorium dan mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa," tegas Ilham Yahyu, orator dan tokoh masyarakat Dompu.
Tolak DPRD NTB, Ingin Jawaban dari Presiden
Massa secara tegas menolak mediasi maupun dukungan dari Komisi I DPRD NTB. Mereka menilai perjuangan ini harus dijawab langsung oleh pemerintah pusat, bukan oleh wakil rakyat di daerah.
Kritik keras juga disampaikan terhadap anggota legislatif dan senator asal Pulau Sumbawa yang dianggap abai.
"Dimana Fahri Hamzah? Dimana Mori Hanafi, Mahdalena, Evi Apitamaya, Mirah Midadan Fahmid, dan Johan Rosihan? Rakyat memanggil, tapi kalian diam!" seru Taufik M. Noer dari KP4S Dompu.
Kapolres Sumbawa Barat mengaku telah mencoba menghubungi sejumlah legislator untuk meminta bantuan meredam aksi, namun tidak mendapat respons.
Transportasi Lumpuh, Penumpang Terlantar
Blokade jalan sejak pagi berdampak besar pada ribuan pengguna jalan. Supir travel, bus antarkota, hingga truk logistik terjebak tanpa kepastian. Beberapa di antaranya mengaku mengalami kerugian hingga darurat medis.
"Saya bawa penumpang sakit dari Bima. Sudah dua jam tertahan. Ini sangat menyulitkan," ujar Abdul Salam, supir travel asal Sumbawa.
"Telur saya bisa rusak kalau begini terus. Ini rugi besar," keluh Dede, supir truk logistik dari Bali.
Tuntutan: Keadilan, Pemerataan, dan Martabat
Pasang iklan di Sini:
Aliansi Masyarakat Pulau Sumbawa menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah bentuk tuntutan terhadap keadilan pembangunan. Mereka menilai potensi sumber daya yang besar di Pulau Sumbawa belum dinikmati secara adil.
"Kami punya tambang emas, tembaga, bahkan uranium. Kami ingin mandiri dan tak terus bergantung pada Lombok," ujar Khairul Iman, tokoh aksi asal Dompu.
Aksi Berlanjut Hingga Enam Hari
Hingga sore hari, situasi di sekitar Pelabuhan Pototano masih mencekam. Massa mendirikan tenda dan menyatakan siap melakukan aksi selama enam hari ke depan, atau hingga ada keputusan dari Presiden.
"Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati. Kami ingin suara kami langsung sampai ke Presiden, bukan DPRD NTB," tegas Becko, orator dari Sumbawa Barat. (tim).