Komentar |
| Foto Ilustrasi |
Bidikinfonews.com | Dompu, NTB — Anggaran belanja listrik di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dompu tahun 2026 menjadi sorotan.
Nilainya yang mencapai sekitar Rp3 miliar dinilai cukup besar karena menyerap lebih dari separuh total anggaran yang dikelola.
Berdasarkan data yang dihimpun, Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Dompu mengelola total anggaran sekitar Rp5,7 miliar.
Baca juga:mutasi rotasi tak kunjung jelas publik
Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen dialokasikan untuk membayar tagihan listrik berbagai fasilitas pemerintah daerah.
Besaran anggaran ini terbilang mencolok jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebagai perbandingan, belanja listrik Sekretariat Pemerintah Provinsi NTB tercatat sekitar Rp2,25 miliar pada tahun yang sama.
Sementara itu, Setda Kota Mataram hanya mengalokasikan sekitar Rp1,4 miliar untuk kebutuhan serupa.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa komponen belanja listrik tersebut tidak hanya mencakup kantor Setda.
Anggaran juga digunakan untuk berbagai fasilitas lain seperti Kantor Bupati, rumah dinas kepala daerah dan wakilnya, hingga fasilitas umum lainnya.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Dompu, Sukarno, menjelaskan bahwa pembayaran listrik yang dilakukan setiap bulan mencakup banyak titik layanan. Pada April 2026 saja, total pembayaran mencapai Rp231.373.928.
Pasang iklan disini:
"Tagihan itu bukan hanya untuk kantor Setda, tetapi juga mencakup Kantor Bupati, rumah dinas, mes Brimob, lampu jalan, taman dan ruang terbuka hijau, gedung milik Pemda, pelabuhan, hingga pasar-pasar,” jelasnya kepada wartawan, Senin (13/04/2026).
Meski demikian, tingginya alokasi anggaran tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama terkait efisiensi dan pengelolaan energi di lingkungan pemerintah daerah.
Beberapa kalangan menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran lebih efektif dan proporsional.(bf).